Sejarah Polisi Daerah (POLDA) Nusa Tenggara Timur (NTT)

“Jangan jadikan senjata sebagai wibawa tapi gunakan wibawa sebagai senjata.”             

Kalimat bijak diatas mengajak seluruh anggota Kepolisian Negara RI (Polri) untuk menjadi polisi yang meliliki wibawa yang dapat digunakan sebagai senjata dalam melaksanakan tugas – tugas kepolisian. Dalam hal ini kewibawaan merupakan faktor utama. Kewibawaan dengan sendirinnya akan melekat didalam diri seorang polisi bila ia berplrilaku sebagai polisi dan sebagai anggota masyarakat yang baik.

            Era reformasi membawa perubahan hampir disegala bidang. Dan pada masa globalisasi ini perubahan pada satu sektor akan berdampak pada sektor lain. Perubahan yang terjadi pada satu tempat membawa dampak perubahan di tempat lain termasuk di Nusa Tenggara Timur. Perubahan pertumbuhan penduduk dan laju pembangunan di NTT akan di ikuti dengan meningkatnya ancaman dan gangguan kamtibmas. Untuk itu, kepolisian daerah NTT (Polda NTT), sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap berbagai permasalahan kamtibmas harus pula mengikuti perubahan yang terjadi. Pembinaan terhadap personil dan materil harus dilaksanakan. Kemampuan dan keterapilan harus ditingkatkan dan tidak kalah pentingnya adalah penggunaan Iptek yang harus diperdayakan.

            Berbicara tentang perubahan, institusi kepolisian di NTT yang sekarang tingkatannya adalah polda tipe ‘B’ tidak serta merta ada, tetapi melalui proses sejarah yang panjang.Untuk menelusuri sejarah terbentuknya Polda NTT adalah tidak mudah. Terbatasnya data dan sulitnya memperoleh dokumen menjadi kendala utama. Meskipun demikian, kami tetap berupaya keras agar sejarah terbebtuknya Polda NTT dapat dibekukan. Naskah singkat dan sederhana yang kami sajikan ini barulah langkah awal. Harapan kami, pekerjaan ini dapat diteruskan dan diselesaikan walaupun membutuhkan waktu dan tenaga. Organisasi penulisannaskah ini disusun secara kronoligis, yaitu berdasarkan urut – urutan waktu. Dan kami memulainya dari masa setelah proklamasi dimana pada masa itu lahir cikal bakal Polri.

            Berita proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, tidak sampai ke NTT. Berita proklamasi secara jelas baru diketahui pada tanggal 11 September 1945. Namun, runtuhnya kekuasaan jepang di NTT tidak memberi kesempatan bagi tumbunya kekuatan militer di NTT, sebab pada saat itu pada bulan september NICA telah masuk NTT dan dengan cepat pemerintahan Belanda mengambil ahli kekuasaan dari pemerintahan jepang.

            Dengan berakhirnya masa pendudukan  militer Jepang, secara otomatis lembaga kepolisian bentukan Jepang pada saat itu – Keisatsutai (polisi) dan Tokubetsu Keisatsutai (poisi istimewa) dibubarkan. Selanjutnya pemerintah Belanda membentuk lembaga kepolisisan bernama Kepolisian Daerah untuk tiap – tiap Keresidenan. Untuk Keresidenan Timor dibentuklah Kepolisian Daerah Timor yang berkantor di Bakunase. Anggotanya terdiri dari para bekas KNIL dan hasil rekrut dari polisi Holandia di Irian dan dari sekolah polisi Sulawesi dan Sukabumi.

            Pada masa pendudukan Belanda, sistim pemrintah di NTT dikembalikan pada struktur  pemerintahan penjajahan Belanda sebelum Jepang masuk. Pada masa itu NTT hanya berbentuk Keresidenan yang bernama Keresidenan Timor. Keresidenan Timor membawahi tiga Afdeeling yaitu Afdeeling Timor dan kepulauannya (berkedudukan  di Kupang), Afdeeling Flores (berkedudukan di Ende), Afdeeling Sumba (berkedudukan di Waingapu).  Pusat keresidenan berada di Kupang berada dibawah pimpinan seorang Residen.

            Berdasarkan ketetapan yang dirumuskan dalam suatu konferensi di Denpasar (24 Desember 1946), dibentukalah negara Indonesia Timur (NIT) pada tahun 1947 yang terdiri dari 14 daerah di Indonesia bagian Timur :Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Timor, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Minahasa, Sangihe – talaud, Maluku Utara, Maluku Selatan dan Irian barat.

            Pada tahun 1947 dan 1948 Belanda melakukan serangan umum terhadapa wilayah RI. Tujuannya adlah merebut daerah – daerah yang masih dikuasai oleh RI. Serangan umum yang dilancarkan Belanda ini dikenal dengan nama Agresi militer I (21 Juli 1947) dan Agresi militer II (19 Desember 1948). Dua Agresi militer Belanda terhadap RI saat itu tidak membawa dampak apa – apa terhadap NIT khususnya terhadap kesatuan keopolisian di Keresidenan Timor. Pada masa itu, Keresidenan Timor dan seluruh wilayah NIT sudah berada dibawah pemerintahan